Peristiwa

Bisnis Properti Diprediksi Menggeliat, Pengusaha Berharap Pemkab Merespon

Magetan – Setelah sempat dihantam badai pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu, sektor properti diprediksi akan menggeliat pada tahun ini. Pasalnya, properti merupakan salah satu instrumen investasi yang menjanjikan karena dapat memberikan persentase keuntungan yang besar di masa depan.

Berdasarkan data Indonesia Property Watch (IPW), pasar bisnis properti sempat mengalami penurunan signifikan selama masa awal pandemi, yakni mencapai 50 persen.

Namun, bisnis properti diyakini bakal pulih karena sejumlah kebijakan insentif dari pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi insentif Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk hunian di bawah Rp 2 miliar pada 2021.

Pemerintah juga memberikan insentif PPN DTP sebesar 50 persen untuk hunian dengan harga Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) baru. Hal tersebut terbukti ampuh.

Kinerja sektor properti terkerek 3,42 persen pada kuartal III 2021. Karena efektif, pemerintah pun memperpanjang kebijakan insentif properti hingga September 2022.

Ketua Himpunan Pengusaha Properti Magetan, Bedit Nana Sambodo, mengatakan pemerintah juga membuka kuota 200 ribu rumah murah, sehingga tak akan kekurangan kuota.

“Rakyat akan makin mudah untuk memiliki rumah,” katanya, Jumat (4/3/2022).

Bedit sangat optimistis bisnis property membaik. Menurut dia, membaiknya bisnis properti akan menghidupkan perekonomian karena properti merupakan sektor padat karya.

“Properti hidup, maka hidup pula bisnis dari atap hingga lantai rumah. Belum lagi, property memuculkan simpul-simpul ekonomi baru. Perumahan baru maka ada kegiatan ekonomi baru,” katanya, Jumat (4/3/2022).

Di Magetan, Bedit membuka kawasan perumahan baru di Ringinagung, Tambakmas dan Mantren.

“Sayang, banyaknya insentif dari pemerintah pusat, tapi pemerintah daerahnya tak begitu merespon. Pemda harusnya bisa andil dengan memberi dikson pajak pembeli BPHTB yang sebesar 5 persen itu. Pajak ini masih dianggap terlalu berat khususnya untuk rumah murah,” jelasnya.

Selain itu, Bedit berharap ada sharing dengan PDAM untuk pembangunan jaringan air bersih yang selama ini ditanggung penuh pengusaha properti. (far/mk)

Print Friendly, PDF & Email

Add Comment

Click here to post a comment