Magetan – Tak mau terulang kembali soal dugaan kontraktor nakal, Komisi D DPRD Magetan me-warning pemkab. Komisi yang salah satunya membidangi pembangunan itu, berharap aturan black list diberlakukan.
“Tahun 2021 lalu, ada masalah seperti rekanan yang menunggak pembayaran suplier material di Gedung Literasi. Terus di lima rehab bangunan gedung SMP juga bermasalah,” terang Ketua Komisi D DPRD, Suyono Wiling, Kamis (07/04/2022).
Kontraktor dan rekanan yang diduga nakal tersebut kebanyakan dari luar kota. Pemkab Magetan harusnya memiliki formula. Misalnya, rekanan menaruh deposit. “Bikin aturan yang tidak menabrak aturan. Sehingga, kontraktor benar serius,” kata Suyono.
Dia berharap kontraktor asli Magetan, pada APBD 2022 untuk mendominasi pelaksanaan pengerjaan proyek. Jangan mau kalah dengan rekanan luar kota. “Rekanan lokal harusnya mendominasi. Pasti adalah rekanan lokal yang punya modal kuat,” ujar Suyono.
Jika rekanan lokal mendominasi, maka akan mudah dikooordinasi. Juga multiplayer effect-nya juga lebih besar jika yang mengerjakan kontraktor dalam kota. (mif/mk)
