Pada 9 Desember 1918 di acara penutupan Kongres Kebudayaan Presiden Jokowi membacakan puisi karya Chairil Awar berjudul “Diponegoro”.
Lalu Dirjen Kebudayaan menyerahkan dokumen Strategi Kebudayaan Indonesia kepada Presiden. Strategi Kebudayaan adalah amanat dari UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Strategi Kebudayaan menurut UU No. 5 2017 adalah “dokumen tentang arah pemajuan kebudyaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
”Untuk penyusunan strategi kebudayaan Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Indonesia No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan yang akan menjadi ”Visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan.”
“Kita terlalu sering berbicara masalah infrastruktur yang keras. Mengenai jalan, mengenai jembatan, mengenai pelabuhan. Tidak pernah kita berbicara mengenai infrastruktur lunak, yaitu kebudayaan,” ujar Jokowi.
Selanjutnya strategi pemajuan kebudayaan akan dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Presiden Jokowi menginginkan adanya keseimbangan antara infrastruktur keras yang saat ini gencar dibangun di berbagai wilayah di tanah air, dengan infrastruktur lunak dalam wujud karakter dan jatidiri bangsa yang dikembangkan lewat jalan kebudayaan. “Kita terlalu sering berbicara masalah infrastruktur yang keras. Mengenai jalan, mengenai jembatan, mengenai pelabuhan. Tidak pernah kita berbicara mengenai infrastruktur lunak, yaitu kebudayaan,” ujar Presiden Jokowi .
Banyak penafsiran tidak melihat pembangunan infrastruktur dalam Indonesia-Sentris dalam perpektif pembangunan kebudayaan. Indonesia sentris adalah strategi kebudayaan sebagai sebuah upaya membangun koneksitas diantara seluruh bangsa Indonesia. Konekstitas itu menjadi mendasar terkait keutuhan identitas bangsa Indonesia. Indonesia sentris adalah membangun kembali konsep ke-Indonesiaan yang selama ini masih terfragmentasi karena berbagai kendala, baik itu politik, budaya, ekonomi maupun infrastruktur. Jadi Presiden Jokowi sedang berupaya memperkuat identitas ke-Indonesian sebagai satu bangsa, satu Bahasa, dan satu tanah air. Dalam menghadapi tantangan kebudayaan, menurut Presiden Jokowi ada tiga problem pokok bangsa yaitu; ancaman atas wibawa negara, kelemahan sendi perekonomian bangsa, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Indonesdia adalah negara besar yang berada ditengah pertarungan dua arus kebudayaan. Disatu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Disisi lain muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primodial ditengah arus globalisasi.
Menguatnya arus kebudayaan yang menggunakan identitas bukanlah khas milik Indonesia, tapi sebagai sebuah gejala global. Konservatisme politik global diakselerasi pasca terpilihnya Presiden Donald Trump di AS dan kemenangan kubu Brexit dalam referendum di Inggris. Dalam pemilu parlemen Eropa pada Mei lalu juga terjadi peningkatan jumlah suara dan kursi partai sayap kanan yang membawa isu rasialisme, anti imigran dan anti Islam. Di Indonesia penguatan identitas primodial ditengah arus globalisasi dilakukan oleh dua aktor utama. Pertama, aktor internasional seperti yang dilakukan oleh ISIS dan para pendukungya dengan menggunakan media propaganda berbasis internet dan media sosial.
Pada 2013 ada 2.650 website yang melakukan propaganda terorisme mendukung ISIS. Tahun 2014 jumlahnya sudah bertambah menjadi 9.800 website. Propaganda mereka berhasil menyeret ribuan warga Indonesia ke Suriah samapai kekalahan ISIS dan ratusan warga Indonesia pendukung ISIS yang sekarang menjadi masalah buat negara. Kedua, aktor lokal yang merupakan pemain lama yang menggunakan agama untuk aksi intoleransi, kekerasan dan terorisme. Kelompok ini juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks, fitnah, berita palsu dan ujaran kebencian untuk menyebarkan keresahan ditengah masyarakat untuk memusuhi pemerintah dengan memanfaatkan identitas agama. Perhatian Presiden Jokowi pada politik identitas yang menggunakan agama sangat wajar, karena potensi untuk memecah belah bangsa sangat besar. Negeri Suriah hancur karena politik identitas yang menyebar via media sosial dan kekerasan militer untuk merebut kekuasaan. Hasilnya adalah kehancuran peradaban dan kemanusiaan di Suriah. Strategi Suriahnisasi muncul dalam Pilres 2019 dalam hastag #GantiPresiden2019. Hastag yang sama digunakan oleh ISIS dan pendukungnya untuk memulai perang saudara dan mendirikan khilafah yang menghancurkan peradaban dan kemanusiaaan di Suriah pada 2011.
Berkepribdian dalam Kebudayaan
Visi “Berkerpibadian dalam Kebudayaan” diangkat menjadi payung yang menjadi tema besar Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Konsepsi berkepribadian dalam kebudayaan, bukanlah sebuah ide baru. Sejak zaman pergerakan nasional, ide ini sudah muncul dari gerakan budaya yang dipelopori oleh Taman Siswa. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga sesuai dengan filosofis tokoh Taman Siswa, Mangoensarkoro, tentang pentingnya tetap memelihara kebudayan lama, tetapi membuang anasir yang sudah tidak sesuai dengan zaman, lalu mengambil anasir baru asalnya berguna untuk hidup kemasyarakatan (Abdurachman Surjomidardjo, Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa, 1986: 122-123).
Pemikiran tentang berkepribadian dalam kebudayaan nasional yang menjadi konsepsi Taman Siswa menjadi sumber inspirasi dari Presiden Soekarno untuk merumuskan apa yang kemudian dia sebut sebagai “berkepribadian dalam budaya.” (JJ Rizal, Sitor Situmorang, Biografi Pendek 1924 – 2014 , 2014: 65). Persoalan budaya ini muncul dalam pidato Soekarno 17 Agustus 1957 yang menyatakan ada masalah penting dan gawat dalam kebudayaan nasional. Soekarno lantas mengusulkan kembali kepada kepribadian Indonesia. Konsepsi kebudayaan itu lalu muncul dalam konsepsi Trisakti yang dirumuskan Soekarno pada tahun 1963. Kemunculan kembali tema kepribadian dalam kebudayaan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI), yang merumuskan Strategi Kebudayaan Indonesia untuk 20 tahun kedepan, menunjukan terjadinya revitalisasi Trisakti disesuaikan dengan kebutuhan kontekstual masa kini Indonesia dan dalam 20 tahun ke depan. KKI juga sejalan dengan visi kebudayaan Presiden Jokowi yang menganggap Trisakti adalah landasan ideologis dari pemerintahannya dalam membentuk karakter bangsa.
Pembangunan kepribadian dalam kebudayaan sebagai pembangunan karakter bangsa secara jelas disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam tulisan berjudul Revolusi Mental ( Kompas , 10 Mei 2014). Presiden Jokowi menyatakan bahwa reformasi sejak 1998 belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa ( nation building ). Nation building tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Untuk itu Jokowi mencanangkan revolusi mental untuk menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya bangsa.
Pendidikan adalah Kunci
Selama ini pendidikan dirasakan sangat berorientasi teknokratis, untuk menghasilkan manusia yang bisa menjalankan fungsi dalam sistem ekonomi-politik modern. Hasilnya adalah manusia-manusia cerdas tapi teralienasi dari dirinya, budaya dan masyarakatnya. Tantangan untuk memajukan kebudayan nasional didalam pendidikan semakin dibutuhkan ketika identitas agama dicoba dibangun oleh gerakan politik identitas di sekolah-sekolah maupun universitas. Belajar agama tentu baik, tapi menjadi keliru ketika agama dijadikan propaganda untuk menolak ideologi negara, demokrasi, kebhinekaan dan mengkafirkan kelompok lain bahkan menolak keberadaan NKRI. Presiden berharap dengan adanya UU Pemajuan Kebudayaan maka generasi muda dan sistem pendidikan tidak melupakan jati diri sebagai banga Indonesia.
“Kita ingin agar kebudayaan menjadi nafas dari kelangsungan hidup bangsa, menjadi darah kepribadian, menjadi mentalitas dan nilai-nilai kebangsaan anak didik kita,” pesan Presiden Jokowi. Mengembalikan nafas kebudayaan dalam pendidikan sebetulnya sudah dimiliki dalam konsepsi pendidikan Taman Siswa yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara. Sekolah Taman Siswa mempunyai filososfis Panca Dharma Taman Siswa bahwa pendidikan harus menggunakan lima asas yaitu kemerdekaan, kekodratan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dalam kunjungan ke sekolah Taman Siswa di Yogyakarta, Presiden Jokowi pernah menyinggung relevansi Taman Siswa dalam pendididkan di Indonesia.
“Kita ingin agar kebudayaan menjadi nafas dari kelangsungan hidup bangsa, menjadi darah kepribadian, menjadi mentalitas dan nilai-nilai kebangsaan anak didik kita,” pesan Presiden Jokowi.
Menurutnya, yang paling penting dalam pembelajaran siswa adalah pendidikan budi pekerti dan kejujuran. “Pendidikan itu yang paling penting, anak-anak kita adalah budi pekerti. Itulah yang sekarang banyak kita lupakan. Kita hanya mengejar nilai-nilai matematika, biologi, fisika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, dan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan isi kita sebagai manusia yaitu budi pekerti, mental, masalah moralitas. Yang basik sekali adalah hal mengenai pendidikan kejujuran.”
Dengan UU Pemajuan Kebudayaan maka ada peluang ide-ide kebangsaan dan kemanusiaan seperti sekolah ala Taman Siswa akan di revitalisasi sesuai dengan kondisi zamannya. Tentunya UU Pemajuan kebudayaan harus secara kongkrit dijadikan kebijakan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan begitu maka generasi masa depan akan tampil berkepribadian dalam kebudayaan, bukan hanya menjadi anak pintar yang jiwanya kosong.*
*Ditulis oleh: Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo.