Magetan – Pada mulanya, rencana pembangunan ditolak Kemen PAN RB, kini apa yang terjadi pada Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Pasar Baru. Dalam waktu dekat Mal Pelayanan Publik akan menjadi percontohan nasional untuk aplikasi digital pelayanan pubik.
“Tanggal 20 ini akan di-launching di Istana Wakil Presiden. MPP Magetan menjadi pilot project untuk MPP Digital Nasional, yakni untuk izin nakes dan administrasi kependudukan,” kata Kepala DPMTSP Magetan, Sunarti Condrowati, Rabu (15/6/2023).
Condrowati menyampaikan terima kasih atas dukungan semua hingga MPP Magetan dipercaya tingkat nasional.
Dia bercerita kesusksesan MPP tak lepas dari cerita perjuangan ketika mendirikan. Awalnya, proposal pengajuan pembangunan MPP ditolak sampai 3 kali.
“MPP dibangun untuk meramaikan pasar. Kata Pak Bupati, ada pasar di tengah kota kok sepi. MPP diharapkan memberi imbas bagi pedagang karena ratusan kunjungan warga yang mengurus izin,” kenangnya.
Melalui PAK 2019, dengan anggaran Rp 300 Juta pembangunan MPP dimulai. Kolaborasi sejumlah OPD, DPMPTSP, Disperindag, dan PUPR.
“Ada target peresmian pada Hari Jadi Magetan 12 Oktober 2019 tak tercapai, belum selesai. Kami lanjutkan kembali hingga selesai dan akhirnya bisa di-soft launching di akhir tahun waktu itu. Kaget kami ini, bahwa kami bisa membangun MPP,” jelasnya.
Menurut Condrowati, MPP terbangun karena komitmen kuat dari pimpinan. “Setiap ada masalah kami sampaikan ke Pak Bupati, dan beliau turun menyelesaikan,” katanya.
MPP diluncurkan meski belum mendapatkan rekom dari Kemen PAN RB. “Sampai Pak Bupati bilang kalau gak direkom-rekom, nanti buat judul aja Bukan MPP,” ungkap Condrowati.
Persetujuan MPP dari pusat terjadi karena keberuntungan. Ceritanya, Magetan mendapat bantuan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yang pertama kali di Indonesia. Bantuan mesin itu diletakkan di MPP oleh Bupati Suprawoto.
“Saat peresmian ADM, Mendagri memuji keberadaan MPP di Pasar Baru. Tahu kalau MPP di Magetan belum mendapat rekom, Pak Menteri Tito Karnavian menelpon Deputi di Kemen PAN RB.
Sehingga, tak lama kemudian Deputi datang melihat,” kata Bu Condro, panggilan akrabnya, dengan penuh semangat.
Nota Kesepahaman diteken Kemen PAN RB untuk pemngembangan MPP Magetan. Dua hari setelah penandatangan, Covid-19 menerjang. MPP tutup.
“Ini kita manfaatkan untuk melengkapi sarana dan prasarana,” kata Bu Condro.
Kini, sudah ada 29 instansi dengan 277 layanan publik di MPP. MPP mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima dari kementerian.
“MPP zero complain, zona integritas. Inovasi yang dibuat MPP untuk kemudahan masyarakat mendapatkan layanan public yang berkualitas, realisasi investasi dan menumbuhkan ekonomi,” pungkas Bu Condro. (far/mk)
