Magetan – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Magetan tancap gas membahas LKPJ Bupati Suprawoto tahun 2021. Di pembahasan ini, akan dibahas pula SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di APBD 2021 senilai Rp363 miliar.
Termasuk, indikator pencapaian kinerja Bupati Suprawoto dan jajaran Pemkab Magetan di tahun 2021. “Masih dua kali pembahasan. Jadi belum bisa menyimpulkan atau memunculkan rekomendasi apapun. Masih terlalu dini,” kata Ketua Pansus DPRD, Joko Suyono, Kamis (14/04/2022).
Dalam pertemuan kedua, dari eksekutif hadir Sekda Hergunadi, Kepala Bappeda Elmy Kurnianto. Juga jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemkab. Sementara, legislatif hadir anggota Pansus DPRD.
“Stressing kami di pertemuan kedua ini ada dua poin. Yaitu, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka,” ujar legislator dari PDI Perjuangan tersebut.
Dalam LKPJ Bupati Magetan tahun 2021, menurut Joko Suyono, disebutkan angka kemiskinan tahun 2021 menembus 10,66 persen. Persentase tersebut, tidak bisa mencapai target tahun 2021, yaitu 9,71 persen.
Dikatakan Joko Suyono, tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 sebesar 3,86 persen. Itu belum mencapai target dari rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pada angka 2,85 persen.
“Tapi dari dua indikator tersebut, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka ini, out put-nya pastinya ke SILPA tahun 2021 yang nominalnya besar, Rp363 miliar,” ungkap dia.
Dua indikator, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, inilah yang menjadi PR eksekutif (Sekda dan kepala OPD) dalam rapat Pansus DPRD mendatang, kata Joko Suyono. (mif/mk)
