BerandaPeristiwaPengesahan UU TPKS Diapresiasi Aktivis dan Tokoh Perempuan Islam

Pengesahan UU TPKS Diapresiasi Aktivis dan Tokoh Perempuan Islam

Jakarta – Tokoh perempuan Islam yang juga Ketua Umum Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Ai Rahmayanti, mengapresiasi DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ketuk palu pengesahan yang dilakukan Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang paripurna, Selasa (12/4/2022) diharapkan benar-benar menjadi payung hukum bagi perempuan yang selama ini cenderung ditempatkan sebagai objek dalam setiap kekerasan seksual.

“Ini pertanda baik karena negara hadir menjamin perlindungan perempuan yang selama ini kerap menerima kekerasan seksual,” kata Ai Rahmayanti, Rabu (13/4/2022).

Menurut Ai Rahmayanti, ajaran Islam juga mengajarkan untuk mengangkat martabat perempuan dan menjauhkannya dari perlakuan kekerasan.

Oleh karena itu, dia menyambut baik disahkannya UU TPKS yang berpihak pada perlindungan perempuan, baik itu dalam konteks perorangan maupun keluarga.

“Kekerasan seksual adalah kemunkaran yang harus dihapuskan dan ditindak,” tegasnya.

Setelah pengesahan ini, DPR masih perlu mengawal dan memastikan UU itu dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan lembaga yudikatif.

Ai berharap representasi perempuan di DPR cukup besar, mencapai 120 orang atau 20,8 persen dan dipimpin sosok perempuan Puan Maharani, isu mengenai perlindungan terhadap perempuan tidak hanya berhenti pada pengesahan UU TPKS.

“UU TPKS tidak saja menjadi kado menjelang Hari Kartini. Tapi bisa implementatif karena yang diinginkan Kartini adalah substansi dari perjuangannya yaitu emansipasi dan tiadanya perempuan yang diperlakukan diskriminatif,” pungkas alumni Pondok Pesantren Almardiyatul Islamiyyah Bandung, Pondok Pesantren Cintawana Tasikmalaya, dan Pondok Pesantren As-Saefiyyah Garut ini. (far/mk)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mobil Camat, Videotron, dan Toilet Sekolah dari Anggaran ‘Kurang Bayar’ Pemerintah Pusat, Sekda Magetan: Dibahas dengan DPRD dan Disesuaikan Kemampuan Daerah

Magetan – Pemkab Magetan memastikan usulan yang dimasukkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran -...

Soal Videotron di Magetan, Pakar Komunikasi Publik dan Kepariwisataan: Masyarakat Punya Hak untuk Ruang Publik yang Baik dan Berkualitas

Magetan – Pakar Komunikasi Publik dan Kepariwisataan, Arief Rahman menilai media luar ruang seperti...

Dukung Videotron di Pasar Baru, Ketua Paguyuban Pedagang: Bisa Jadi Sarana Promosi Pelaku UMKM Magetan

Magetan - Ketua Paguyuban Pedagang dan Pengusaha Pasar Baru, Sunardi mendukung rencana Pemkab Magetan...

Artikel Terkait