Pesta demokrasi 2024 telah usai tetapi “panggung dan dekorasi ‘ pesta itu menyisakan banyak masalah dan catatan catatan bagi masyarakat.
Dalam ilmu sosiologi politik: masyarakat merupakan unsur penting dalam proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan politik. Masyarakat inilah yang sebenarnya mampu menuntun individu individu yang bergerak dibidang politik untuk melakukan kegiatan politisnya berdasarkan norma ,etika adat dan hukum yang berlaku di masyarakat. Partisipasi dan komunikasi politik tidak lepas dari peran serta dan campur tangan masyarakat. Tidak hanya milik segelintir orang,kelompok atau pihak tertentu.
Saat ini masyarakat berfikir untuk menggunakan peran serta aktifnya kembali untuk memperbaiki carut marut fenomena demokrasi pemilu 2024 ini dengan menggulirkan atau menyuarakan suaranya melalui perwakilan mereka di kursi legislatif dengan instrumen yang bernama HAK ANGKET.
Pertanyaannya kemudian : apakah ini memang murni keinginan masyarakat ? Masyarakat yang mana? Hal ini terjawab dengan : berdasarkan data dari Litbang Kompas 62,2% dari sampel masyarakat yang diambil secara random dengan metodologi keilmuan yang diakui, SETUJU diadakannya Hak Angket.
Ini yang kemudian menjadi pertanyaan pribadi saya, dimana 58% masyarakat yg mendukung kemenangan Paslon saat ini ? Kenapa bisa kemudian 62,2% masyarakat menginginkan Hal angket ini diambil?.
Hal ini menunjukkan bahwa adanya keraguan ,keingintahuan akan transparansi proses demokrasi yang saat ini ada di Indonesia. Banyaknya informasi mengenai hal hal negatif yang terkait dengan proses pemilu 2024 ini secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan pola laku masyarakat terhadap politik. Temuan temuan langsung tentang penggelembungan suara di berbagai TPS , tidak cocoknya data C1 dengan si Rekap serta lolosnya 1 partai tertentu di kursi legislatif RI yang notabene berdasarkan perhitungan quick count sangat tidak dimungkinkan untuk lolos.
Lalu ada sanggahan yang membuat masyarakat semakin yakin bahwa transparansi penghitungan suara maupun proses keseluruhan dari penyelenggara pemilu sangat perlu untuk diaudit .
Pembelajaran demokrasi yang benar sangat diperlukan oleh masyarakat dan tentunya untuk bangsa ini karena pastisipatif aktif masyarakatlah yang menentukan nasib bangsa ini.
Jangan sampai carut marut demokrasi ini menjadi lumrah dan jamak dalam setiap kontestasi politik di Indonesia. Apalagi sebentar lagi Pemilukada dan Pilkades akan serentak dilakukan di Indonesia. Jangan sampai “invisible hand” atau tangan tangan kekuasaan yang tidak nampak mengotori demokrasi, mengotori komunikasi politik masyarakat dan tentu saja mengebiri partisipasi masyarakat.
Kalau boleh saya berpesan: bagi seluruh pemimpin yang dipercaya oleh rakyat saat ini maupun yang akan menjabat 5 tahun mendatang adalah : Belajarlah komunikasi yang baik dengan masyarakat , banyaklah mendengar ,ringankan mengucap terimakasih dan jangan lupa untuk belajar sosiologi politik masyarakat karena anda dipilih BUKAN karena rasa suka tetapi karena rakyat meletakkan kepercayaan kepada anda untuk menyalurkan aspirasi dan mewujudkan keinginan mereka.
Terakhir saya pribadi sangat mendukung Hak angket ini sepenuhnya BUKAN untuk memakzulkan Presiden atau menolak kekalahan Paslon tertentu tetapi lebih ingin mengetahui sejauh mana temuan temuan kecurangan di proses pemilu 2024 ini tidak menjadi warisan atau ilmu turun temurun yg bisa merusak demokrasi di Indonesia.
Saya yakin,masyarakat juga menunggu dan ingin mengetahui langkah langkah apa saja yang akan ditempuh untuk memperbaiki dan menindak segala kecurangan yang ditemukan dari proses pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
*Widia Astuti, Kader Muda PKB Magetan
