Magetan - Ini sorotan fraksi terbesar di DPRD Magetan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2021, Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi beranggotakan 10 wakil rakyat itu, menyinggung tentang 34 poin temuan atau rekomendasi BPK RI sejak tahun 2005-2021 yang belum selesai ditindaklanjuti.

Tidak cuma itu. Fraksi PDI Perjuangan juga menemukan fakta bahwa terdapat 42 temuan/rekomendasi BPK RI yang belum ditindaklanjuti. Sedang tujuh temuan/rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

"Apa masalah dan hambatannya? Serta bagaimana upaya percepatan penyelesaiannya. Fraksi PDI Perjuangan berharap Bupati Magetan memberikan atensi khusus," tulis ketua Fraksi PDI Perjuangan Rita Haryati dalam pandangan fraksi. Rabu (22/6/2022).

Tidak hanya, soal temuan BPK RI dari tahun 2005 sampai 2021 yang tidak atau belum terselesaikan, Fraksi PDIP juga menyinggung soal SILPA di tahun berjalan 2021. Yang nilainya Rp363 miliar.

"Apakah cukup SILPA 2021 untuk menutup defisit APBD 2022? Kami menyarankan agar pemkab atau dalam hal ini Bupati Magetan mengoptimalkan penggunaan SILPA di tahun 2022 ini." (mif/mk)