SATU tahun, mungkin terlalu singkat untuk menyimpulkan kinerja pasangan bupati dan wakil bupati. Apakah pasangan Hj Nanik Endang Rusminiarti – H Suyatni (NIAT) bisa dikatakan berhasil atau tidak. Sukses atau gagal. Sudah memenuhi harapan masyarakat atau belum.
Sebab, pembangunan di daerah itu menggunakan sistem penganggaran satu tahunan. Sehingga, capaian pembangunan baru bisa diketahui, di ukur, dan dirasakan satu tahun berikutnya.
Ibarat sebuah kendaraan baru, tahun pertama merupakan masa pengenalan sekaligus penyesuaian perangkat, onderdil, crew, serta aturan-aturan dalam berkendara. Pengenalan ini dilakukan secara langsung sambil mengemudikan kendaraan. Dimana bupati sebagai pengemudi dituntut menetapkan tujuan perjalanan, menyusun rute dan jalan yang akan ditempuh, serta memastikan kendaraan berjalan dengan aman dan lancar.
Bupati juga dituntut bisa mengukur dan memenuhi kebutuhan bahan bakar, logistik, dan pelbagai kebutuhan dalam perjalanan. Tak hanya itu, sebagai orang nomor satu dalam kendaraan, bupati juga harus bisa mengelola semua crew agar bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan bekerja secara maksimal. Tidak ada kenek rasa sopir dan sopir rasa kenek. Juga tidak ada predikat orang khusus dalam kendaraan. Semua satu komando dibawah kendali sopir untuk mencapai tujuan bersama.
Meski sifatnya masih pengenalan dan penyesuaian, namun karena telah berjalan satu tahun, tentu sudah ada jejak yang ditinggalkan. Ada progam yang sudah dilaksanakan, ada kebijakan yang sudah diterapkan, dan ada hasil yang sudah dicapai.
Dari rekam jejak, kebijakan, dan hasil yang telah dicapai itulah kita bisa menilai kinerja bupati dan wakil bupati. Apa yang sudah dikerjakan? Apakah yang sudah dikerjakan satu tahun ini bisa memberi arah yang nyata tentang pembangunan Magetan?
Jika dilihat dari proses pilkada Magetan yang cukup sengit, ketat, dan berlangsung dua putaran, tentu tantangan pertama yang dihadapi bupati dan wabup terpilih adanya konsolidasi organisasi. Fragmentasi kekuatan politik di partai, masyarakat dan birokrasi menjadikan titik rawan jalannya pemerintahan. Perbedaan pilihan saat pilkada, kepentingan, dan orientasi politik, rawan menyebabkan ketidakharmonisan.
Dan ketidakharmonisan kelembagaan rawan menyebabkan perpecahan dan permusuhan kepentingan. Padahal, pemerintahan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya harmoni. Butuh kebersamaan, kekompakan, dan soliditas antara eksekutif dan legislatif maupun di dalam eksekutif sendiri. Pada titik ini, Bupati dan Wabup teruji mampu menciptakan harmonimasi kelembagaan tersebut. Dimana, hubungan antara pemkab dan DPRD berjalan dengan harmonis. Juga di internal pemkab Magetan.
Indikasinya, meski telah dilakukan mutasi besar-besaran, tidak ada gejolak yang muncul dipermukaan pasca mutasi tersebut.
Sayangnya, modal besar harmoninasi tersebut belum bisa dioptimalkan bupati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakaat. Bupati dan wabup terkesan terbuai dengan kegiatan-kegiatan seremonial pemerintahan. Tampil pada kegiatan-kegiatan yang bersifat protokoler, formalitas, dan kamera pencitraan. Belum menyentuh pada persoalan mendasar yang menyangkut kebijakan pemerintahan yang berdampak pada masyarakat.
Hal itu seperti terlihat dari hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025. Dimana, kekuatan APBD Magetan yang mencapai Rp 2,3 Trilyun belum mampu menyentuh persoalan fundamental masyarakat Magetan. Seperti angka kemiskinan yang masih mencapai 9,14 persen atau sekitar 58 ribu warga. Juga angka penganggungan terbuka yang mencapai 3, 26 persen atau sekitar 20 ribu jiwa. Padahal, angka pertumbuhan ekonomi di Magetan mencapai 5,4 persen atau jauh melebihi pertumbuhan provinsi Jawa Timur yang hanya 5,1 persen.
Kondisi itu menggambarkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya belum bisa berjalan maksimal. Besarnya kekuatan anggaran dan tingginya pertumbuhan ekonomi masih belum terlalu berdampak pada persoalan utama masyarakat, yakni pengangguran dan kemiskinan.
Selain dua persoalan mendasar tersebut, juga belum terlihat adanya gebrakan yang mendasar, strategis, dan nyata terkait arah pembangunan Magetan ke depan. Baik dari aspek infrastruktur, pariwisata, budaya, ataupun persoalan masyarakat lainnya. Kondisi infrastruktur khususnya jalan di Magetan berjalan lambat. Indikatornya, bertambahnya jalan rusak di Magetan lebih panjang dibanding perbaikan yang dilakukan. Sehingga sering muncul komplain masyarakat terkait kondisi jalan tersebut.
Sebagai daerah wisata, hingga saat ini juga belum ada greget bupati untuk mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Magetan. Sarangan yang selama ini menjadi wisata andalan, jumlah pengunjungnya justru cenderung menurun. Sebaliknya, yang meningkat justru keluhan wisatawan terkait kenyamanan pengunjung di Sarangan. Persoalan lama yang hingga saat ini belum terselesaikan. Selain Sarangan, masih banyak potensi wisata yang hingga saat ini dibiarkan berjalan apa adanya. Tanpa sentuhan inovasi, perbaikan, ataupun optimalisasi.
Dalam tata kelola pemerintahan, bupati dan wakilnya juga belum menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan progesif. Indikatornya, yakni pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja pegawai. Dimana, pengelolaan PAD terkesan hanya berjalan seperti tangga besi. Dimana, setiap tahun ada kenaikan dengan standar persentase tertentu. Pengelolaan PAD bukan didasarkan pada potensi, penguatan sistem, dan peningkatan profesionalisme tim pengeloa.
Akibatnya, banyak terjadi kebocoran, potensi yang hilang, dan tidak optimalnya pendapatan. Sebaliknya, dari sisi belanja masih terjadi pemborosan dan ketidak efisienan dalam pembelanjaan. Hal itu bisa terlihat dari alokasi belanja pegawai yang mencapai 37 persen dari APBD. Padahal, aturannya maksimal 30 persen. Juga terjadinya sisa lebih pengggunaan anggaran yang mencapai Rp 130 milyar pada tahun 2025.
Prinsipnya, setahun pertama menjabat ini, masih banyak persoalan mendasar terkait dengan pelayanan masyarakat dan pemerintahan yang perlu dibenahi bupati.
Tentu, kita semua berharap, tahun pertama ini benar-benar menjadi momentum bagi bupati dan wabup untuk warming up atau pemanasan. Sehingga, memasuki tahun kedua dan seterusnya bisa langsung tancap gas. Sehingga semua janji-janji politiknya saat kampanye bisa terealisasi. Yakni terciptanya Magetan yang maju wisatanya, baik kondisi jalannya, produktif pertaniannya, ramai kotanya, bersih pemerintahannya, dan sejahtera rakyatnya. Semoga.
*Ditulis oleh: Didik Haryono, Ketua Pansus DPRD pembahas LKPJ Bupati dan juga Ketua DPD Partai Golkar Magetan.