Magetan – Kasus dugaan korupsi dana pokir yang menimpa DPRD Magetan bisa jadi momentum untuk mengingatkan Kembali tugas dan fungsi anggota dewan.
Ketua Partai Gelora Kabupaten Magetan, Ali Robert mengatakan polemik ini menjadi momentum penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kerja-kerja anggota dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Robert menilai, selama ini banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh peran DPRD. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap DPRD hanya sebatas lembaga pengusul program pembangunan semata.
“DPRD itu memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD bukan pelaksana kegiatan proyek. Yang menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan anggaran adalah eksekutif melalui OPD,” tegas Robert, Kamis (14/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan daerah, legislatif dan eksekutif adalah dua lembaga yang harus berjalan seimbang. DPRD bertugas menyusun regulasi bersama kepala daerah, membahas dan menyetujui anggaran, sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Hubungan DPRD dengan pemerintah daerah itu adalah kemitraan. Bukan atasan dan bawahan. DPRD harus mampu menjadi pengontrol agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Terkait kasus pokir yang kini terus menggelinding dan memunculkan gejolak besar di tengah masyarakat, Robert meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun ia juga menegaskan, fenomena ini harus menjadi evaluasi bersama, baik bagi legislatif maupun eksekutif.
“Kasus ini jangan hanya dilihat sebagai persoalan individu atau kelompok tertentu. Ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan daerah agar lebih transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurut Robert, pokok pikiran DPRD sejatinya merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan. Namun dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme perencanaan dan aturan hukum yang berlaku.
Partai Gelora, lanjut Robert, memandang situasi yang terjadi saat ini telah menimbulkan kegelisahan luar biasa di masyarakat hingga tingkat bawah. Kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan pemerintahan menjadi taruhannya.
“Kami prihatin karena dampaknya luas. Masyarakat jadi gaduh, muncul saling curiga, bahkan kepercayaan terhadap lembaga negara ikut menurun. Karena itu semua partai politik harus introspeksi. Politik harus kembali pada nilai pengabdian, bukan sekadar kepentingan,” katanya.
Robert juga mengingatkan agar kasus yang sedang berjalan tidak dijadikan alat untuk membangun opini liar maupun saling menjatuhkan antar kelompok politik.
Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan ketenangan dan kepastian bahwa pemerintahan tetap berjalan untuk kepentingan rakyat. (far/mk)