Magetan – Bupati Magetan Nanik Sumantri menyatakan perubahan asumsi paling signifikan pada Rancangan Perubahan APBD 2026 terdapat pada pendapatan transfer pemerintah pusat yang turun Rp 57,51 Miliar dengan adanya penyesuaian alokasi dana desa, dan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil.

Ini disampaikan Bupati pada Rapat Paripurna Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD tentang Raperda Perubahan APBD Magetan 2026.

Bupati mengatakan belanja bertambah Rp 64,11 Miliar terutama untuk belanja modal infrastruktur dan belanja barang dan jasa.

“Kenaikan alokasi belanja daerah tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah,” katanya, Rabu (23/9/2026).

Sementara defisit sebesar Rp 132,57 miliar ditutup dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih Silpa tahun 2025 sebesar Rp 135,8 Miliar dikurangi rencana penyertaan modal Rp 3,25 Miliar. 

Penyempitan ruang fiskal dan melebarnya defisit anggaran yaitu pendapatan daerah turun namun alokasi belanja daerah justru naik dapat dijelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 bahwa penyusunan APBD menganut prinsip anggaran berimbang (balanced budget) yakni total pendapatan daerah direncanakan sama besar dengan total belanja daerah ditambah atau dikurangi pembiayaan netto.

Terkait pendapatan daerah, target PAD yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 dikarenakan pada 2025, pada lain – lain PAD yang sah terdapat pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dari Bawaslu dan KPU sebesar 9,8 Miliar dan adanya penurunan pendapatan BLUD sebesar 10,3 Miliar. 

Beberapa hal yang menjadi pertanyaan khusus sejumlah fraksi juga dijawab Bupati, antara lain:

1. Pemkab Magetan telah memberikan layanan konseling dispensasi kawin bagi calon pengantin berusia di bawah 19 tahun untuk menekan angka pernikahan dini dan kasus kekerasan anak. Berikutnya, secara rutin telah diselenggarakan sosialisasi Satgas PPA goes to school pada tingkat SMP dan SMA setiap tahunnya serta berkolaborasi dengan instansi terkait.
2. DTSEN, data kesejahteraan bersifat dinamis. Perubahan data sosial ekonomi dapat memengaruhi posisi desil. Apabila hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat, tersedia mekanisme pengaduan, sanggah dan pemutakhiran data melalui pemerintah desa/kelurahan dan dinas sosial sesuai mekanisme yang berlaku serta dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos. 
3. Pengawasan dan pembinaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida terdiri dari pemda, kepolisian dan kejaksaan. dari hasil pengawasan dan pembinaan sampai dengan musim tanam II (bulan Agustus) belum di temukan adanya indikasi ketidaksesuaian harga.
4. Pagu anggaran videotron saat ini adalah sebesar 2,49 Miliar yang terdiri dari  pengadaan dan pemasangan videotron 2,43 Miliar dan penyediaan sumber listrik dan biaya listrik sebesar 60 juta. Pengusulan anggaran videotron didasarkan pada SSH dimana penyusunan SSH videotron berdasarkan kajian dan perbandingan harga pasar dengan spesifikasi videotron outdoor high end (kualitas tinggi) yang menghasilkan kecerahan tinggi, konsistensi warna, serta ketahanan terhadap cuaca ekstrem. 
5. Kendaraan ketua tim penggerak PKK  diperuntukan untuk operasional tim penggerak PKK dalam melakukan pembinaan di kecamatan dan di desa. Saat ini kendaraan operasional yang tersedia untuk tim penggerak PKK adalah sedan Accord tahun 2008. (far/mk)