Surabaya – Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) resmi dilantik Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Gedung Grahadi, Minggu (1/2/2026), dengan H. Adik Dwi Putranto kembali menjabat sebagai Ketua Umum periode 2025-2030.
Dalam kepengurusan baru ini, kader PDIP Diana Sasa dilantik sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Pemerintah Daerah, yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga & Kebijakan Publik.
Diana mengatakan posisi strategis tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha di Jawa Timur.
“Sebagai jembatan Pemda dan dunia usaha, fokus saya adalah memastikan komunikasi kebijakan berjalan sinergis sekaligus mendorong penguatan ekonomi daerah dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur,” ujar Diana usai pelantikan.
Mesin Kebijakan: Dari DPRD ke Kadin
Diana yang sebentar lagi akan dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa perannya di Kadin Jatim sejalan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang selama ini dijalankannya di parlemen daerah.
“Di DPRD kami bekerja membuat kebijakan dan anggaran, sementara di Kadin kami menangkap langsung aspirasi pelaku usaha. Ini diperlukan agar kebijakan daerah benar-benar kuat di lapangan,” katanya.
Menurut Diana, hubungan yang baik antara Pemda dan pengusaha menjadi kunci dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi daerah, terlebih dalam mendorong daya saing UMKM dan membuka akses pasar yang lebih luas.
Struktur yang Terintegrasi
Diana menambahkan, keterlibatannya di Kadin Jatim bukan bentuk rangkap jabatan, melainkan peran kolaboratif yang mempertemukan dunia legislatif daerah dan dunia usaha untuk menjawab tantangan ekonomi terkini.
“Saya hadir di sini untuk memberi ruang dialog yang lebih efektif antara Pemda dan sektor usaha, khususnya UMKM yang butuh kebijakan jelas, pendampingan, dan akses pembiayaan,” tambahnya.
Pelantikan pengurus Kadin Jatim ini diharapkan menjadi momentum baru dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Timur.
Terkait posisinya di DPRD Jawa Timur, Diana menjelaskan bahwa proses administrasi di Kementerian Dalam Negeri telah rampung dan saat ini tinggal menunggu penyelesaian administrasi pengiriman ke Pemprov Jawa Timur dan Sekretariat DPRD. Pelantikan dijadwalkan pada 5 Februari 2026 sesuai agenda Badan Musyawarah. (far/mk)
