Magetan – Hakim Mediator Pengadilan Negeri Magetan memberi waktu seminggu agar Pimpinan DPRD Magetan untuk menentukan sikap.
“Kami memfasilitasi agar penggugat dan tergugat bisa sepakat,” kata Juru Bicara PN Magetan, Deddi Alparesi, Kemarin (3/12/2025).
Dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2025/PN Mgt, Nur Wakhid menggugat Pimpinan DPRD Magetan, Tergugat I Ketua DPRD Suratno dan 3 Wakil Ketua DPRD, yakni Suyatno, Puthut Pujiono, dan Pangajoman. Gugatan diajukan terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW).
Dalam mediasi pihak penggugat bersedia mencabut gugatan asal DPRD Magetan juga menarik proses usulan PAW.
“Karena tergugat ada empat, biar mereka berbicara dulu untuk menentukan sikapnya,” kaa Kuasa Hukum Ketua DPRD, Ahmad Setiawan.
Sementara itu, Kuasa Hukum Nur Wakhid, Sumadi menyatakan dari proses mediasi ini diketahui bahwa Ketua DPRD tidak berkomunikasi dengan pimpinan yang lain dalam proses PAW.
“Proses PAW yang dikirim ke Gubernur Jatim tidak dibahas dengan pimpinan yang lain.
Dari fakta ini kami akan surati Badan Kehormatan karena kami anggap Ketua DPRD melanggar,” kata Sumadi.
Pemecatan PAW Nur Wakhid berbuntut pada dua gugatan perdata di PN Magetan. Dalam perkara nomor 35/Pdt.Sus-Parpol/2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan menyatakan tak berwenang mengadili.
Keputusan majelis itu disampaikan dalam Putusan Sela yang diunggah melalui E-Court, Rabu (3/12/2025) pukul 14.23 WIB. Dalam putusannya, majelis mengabulkan eksepsi tergugat.
Pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa antara para pihak merupakan perselisihan parpol yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang parpol yang menyatakan perselisihan partai politik diselesaikan melalui mekanisme internal parpol. (far/mk)