Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan bakal segera menyambut implementasi salah satu program strategis nasional: Koperasi Merah Putih. Inisiatif yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini kini menjadi prioritas Partai Gerindra di level daerah, termasuk di Magetan, Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Magetan yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Magetan, Phutut Pujiono, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penuh pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh desa sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi desa berbasis potensi lokal.
“Program ini bukan wacana. Ini mandat langsung dari pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Surat edaran dari Kementerian Koperasi dan UKM juga sudah keluar. Saat ini kita hanya menunggu aturan pelaksana dari Permenkumham untuk memformalkan koperasi ini,” ujar Phutut saat diwawancarai magetankita.com, usai penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilakukan oleh KPU Magetan, Jumat (25/4/2025).
Untuk tahap awal, Magetan telah mengusulkan lima desa sebagai pilot project, yakni Desa Krowe, Mojopurno, Geplak, Karangrejo, dan Selorejo. Kelima desa ini dinilai memiliki kesiapan dan potensi ekonomi lokal yang kuat sebagai dasar pengembangan koperasi.
“Ke depan, kami menargetkan setiap kecamatan bisa memiliki minimal dua Koperasi Merah Putih. Target nasionalnya ada 80.000 koperasi, dan kami berharap seluruh desa di Magetan bisa berpartisipasi. Ini momentum besar untuk membangkitkan ekonomi dari desa,” ujarnya.
Phutut menambahkan bahwa koperasi yang akan dibentuk bukan sekadar formalitas, melainkan harus melalui proses partisipatif dan legal. Tahapannya mulai dari musyawarah desa (musdes), penunjukan pengurus, penyusunan AD/ART, hingga pemetaan potensi wilayah.
“Setiap desa punya kekuatan dan keunikan masing-masing. Itulah yang akan menjadi core business koperasi. Ada tujuh sektor yang disiapkan, mulai dari distribusi pupuk subsidi, pengelolaan hasil pertanian, membuka apotek desa, hingga kerja sama dengan Bulog dalam menjaga kestabilan harga pangan pascapanen,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan program ini. Setidaknya ada 18 kementerian dan lembaga yang masuk dalam koordinasi Inpres tersebut, termasuk Kementerian Dalam Negeri.
“Kami juga mendorong Dinas Koperasi di Magetan agar aktif berkoordinasi. Ini bukan hanya tugas satu dua instansi, tapi kolaborasi semua elemen. Desa-desa perlu mulai menyiapkan embrio koperasi dari Bumdes atau lembaga lokal lainnya,” tegas Phutut.
Namun demikian, ia memberi catatan penting agar koperasi yang nanti terbentuk tak bernasib sama dengan koperasi-koperasi sebelumnya yang mati suri. Inovasi dan keterlibatan generasi muda menjadi kunci utama.
“Jangan hanya dibentuk lalu dibiarkan. Harus ada digitalisasi, harus melibatkan anak-anak muda, generasi milenial, orang-orang yang punya semangat dan visi maju. Koperasi hari ini harus adaptif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Phutut menilai, keberhasilan Koperasi Merah Putih di Magetan tak hanya akan memperkuat ekonomi desa, tetapi juga menjadi batu loncatan penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Kita ingin ekonomi berputar di desa. Petani tidak lagi tergantung tengkulak. Harga pupuk lebih terjangkau, pangan terkendali, dan anak muda punya ruang untuk berkembang di tanah kelahirannya sendiri,” pungkasnya.
Dengan kesiapan regulasi, dukungan politik, dan komitmen lintas sektor, Magetan memiliki peluang besar dalam implementasi Koperasi Merah Putih. (rud/mk)
