Jakarta – Puluhan ribu guru dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi di depan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Mereka menuntut keadilan dan kesetaraan bagi guru madrasah swasta agar mendapat pengakuan yang sama dengan guru negeri dalam status kepegawaian.

Dari Kabupaten Magetan, tercatat sekitar 300 guru turut bergabung bersama sekitar 30 ribu peserta aksi yang datang dari berbagai wilayah. Ratusan guru asal Magetan ini membawa aspirasi besar.

Mereka memperjuangkan kesejahteraan dan status kepegawaian bagi guru-guru madrasah swasta yang selama ini dinilai terabaikan.

“Kami datang jauh-jauh dari Magetan untuk memperjuangkan kesejahteraan guru-guru madrasah swasta yang belum diperhatikan pemerintah. Kami ingin diperlakukan setara,” ujar Imam Mukhlis, Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGIN) Magetan saat dihubungi magetankita.com.

Imam menjelaskan, motivasi utama para guru berangkat ke Jakarta adalah menuntut perubahan kebijakan dalam Undang-Undang ASN Tahun 2005. Ia menilai aturan tersebut tidak adil karena hanya mengakui tenaga honorer di lembaga pemerintah, sementara guru honorer di lembaga swasta termasuk madrasah RA, MI, MTS, dan MA tidak mendapat pengakuan yang sama.

Rombongan guru Magetan terdiri dari berbagai organisasi, antara lain PGIN, PGSI, PGMM/AGMI, PMNI, FPAKSI GTK, dan GTK MB. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan utama kepada pemerintah pusat, di antaranya:

• Penerbitan SK P3K atau ASN bagi guru impasing madrasah swasta melalui data EMIS/SIMPATIKA.

• Pengakuan dan perhitungan masa kerja guru impasing di madrasah swasta.

• Pembayaran tunggakan gaji guru impasing tahun 2012–2014.

• Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tertunggak di wilayah Jawa Timur tahun 2018–2019 senilai Rp287,8 miliar.

• Penerbitan SK impasing baru bagi guru bersertifikasi.

Imam menegaskan, perjuangan mereka bukan sekadar soal kesejahteraan, tetapi juga pengakuan atas dedikasi guru madrasah swasta yang selama ini berperan penting dalam dunia pendidikan.

“Kami hanya ingin hak kami disamakan dengan guru-guru di satuan kerja negeri. Sudah saatnya pemerintah memberikan keadilan bagi semua guru tanpa membedakan asal lembaganya,” tegasnya.

Terkait langkah lanjutan jika tuntutan tidak segera direspons, Imam menyebut pihaknya siap menggelar aksi yang lebih besar.

“Kalau tidak ada tanggapan, kami akan terus bergerak. Ini perjuangan panjang, tapi kami tidak akan mundur,” ujarnya.

Aksi damai ini menjadi simbol perlawanan guru madrasah swasta atas ketimpangan kebijakan kepegawaian nasional.

Para peserta berharap pemerintah pusat segera membuka ruang dialog dan menindaklanjuti tuntutan agar kesejahteraan seluruh guru di Indonesia dapat terwujud secara adil. (rud/mk)