Magetan – Aksi-aksi demo dari warga yang memrotes kepala desanya, diyakini bukan yang terakhir. Aksi demo yang belakangan terjadi di desa Malang, Maospati dan Mategal, Parang akan sangat bisa memicu aksi dari warga desa lain.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Magetan Didik Haryono, Jumat (10/1/2024).
“Aksi seperti itu bisa diikuti warga desa lain, karena aksi ini sebagai bentuk aspirasi warga untuk menujukkan sikap terkait pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa,” ungkap Mantan Kades Soco itu.
Menurut dia, persoalan yang muncul di dua desa itu, karena kurangnya transparansi pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan dan Pembangunan.
“Karena kurang transparan, memunculkan prasangka, kecurigaan, bahkan kekecewaan terkait tata Kelola pemerintahan desa,” katanya.
Didik mengatakan sebab lain, karena ketidakharmonisan aparatur pemerintah desa. Misalnya, antara kades dengan perangkat, kades dengan elemen lain.
Kuncinya satu, kata Didik, menjunjung tinggi transparansi dalam proses pengelolaan pmerintahan dan Pembangunan di desa.
“Kepala desa bukan raja yang bisa menentukan segalanya. Ada aturan pemerintahan di atasnya, ada peraturan desa, dan adat serta pelibatan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Didik mengungkap akan melakukan hearing dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar aksi-aksi warga di desa tidak lagi terjadi karena kalau sering terjadi akan menciptakan ketegangan sosial. (far/mk)
