Magetan – Bawaslu Magetan mengumumkan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) terpilih, hari ini, Sabtu (4/2/2023).
Pengumuman mereka yang akan menjadi ujung tombak pengawasan pemilu 2024 itu, dilakukan di media sosial Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan. Satu desa diisi seorang PKD.
Pascapengumuman, rekrutmen PKD ini menjadi ‘rasan-rasan’ warga. Sebagian menilai independensi pengawas tak akan bisa optimal karena yang terpilih memiliki latar belakang yang “dekat” dengan partai politik.
Seperti yang terjadi di Desa Ngaglik, Kecamatan Parang, Magetan. PKD terpilih diketahui merupakan keluarga dari pengurus partai politik di tingkat Kecamatan.
“Bapaknya. Sementara ini, mereka tinggal satu rumah,” kata salah satu warga yang sedang ngopi bersama warga lain di salah satu warung.
Pengamat Kepemiluan, Agus Suprihatin, mengatakan secara aturan normatif, anggota badan Adhoc kepemiluan harus non parpol. Namanya, tidak boleh tersangkut dan beraktivitas di partai politik, sedikitnya 5 tahun terakhir.
“Kalau yang bersangkutan memenuhi itu, ya tidak ada aturan yang dilanggar memang,” jelasnya.
Menurut Agus, kalau ada warga yang ‘ngrasani’ karena anggota badan Adhoc memiliki hubungan keluarga juga menjadi hal wajar.
“Seharusnya hal-hal yang nyerempet seperti menjadi catatan bagi panitia rekrutmen agar tak dipertanyakan dan tidak ada keraguan publik terhadap profesionalisme badan Adhoc,” kata Mantan Anggota KPU Magetan itu.
Agus menyarankan rekrutmen badan ad hoc kepemiluan hingga terbawah seperti di desa, sebaiknya mengedepankan sisi profesionalisme, integritas dan keahlian tentang kepemiluan.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Muries Subiyantoro, melalui situs resmi Bawaslu Magetan, pernah mengingatkan Panwascam agar melakukan rekrutmen PKD tidak asal-asalan karena PKD menjadi ujung tombak pengawasan Pemilu 2024. (far/mk)
