Magetan – Sidang kasus gugatan perihal Pilkades secara E-voting di Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Magetan terus berlanjut. Sidang kelima di PTUN Surabaya, agendanya mendatangkan para saksi ahli, baik dari pihak penggugat ataupun tergugat.
Hal itu disampaikan Ahmad Setiawan, SH dan partnernya Gunadi, SH dan Joko Siswanto, SH. Ketiganya merupakan kuasa hukum Suwarno, salah satu peserta Pilkades Kenongomulyo yang dilakukan serentak secara E-Voting tahun lalu.
“Pihak tergugat mendatangkan saksi sekdes sebagian panitia dan petugas dari Kominfo. Dari pihak penggugat kita mendatangkan saksi ahli Dr. Joko Nur Sariono, SH.M.Hum sebagai ahli tata negara,” jelas Wiryo, sapaan akrab Ahmad Setiawan, Sabtu (1/6/2024).
Karena E-voting adalah hal yang baru, Wiryo berharap, apapun hasilnya bisa menjadi yurisprudensi. Selain itu, bisa seperti asas lex superior derogate legi infeori.
“Lex superior derogate leg infeori berarti peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah (Perbub), tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (Permendagri),” paparnya.
Hal senada diungkapkan Gunadi, SH. Dirinya berharap, pasca pemberian keterangan ahli hukum tata negara yaitu dosen pasca sarjana pengajar di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Hakim PTUN Surabaya dapat lebih obyektif untuk mengambil kesimpulan dan keputusan yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.
“Dari proses persidangan yang telah dijalani hingga nanti tahap putusan, semoga bisa menjadi pertimbangan bagi Pemda Magetan untuk dikaji ulang terkait penggunaan alat E-voting,” jelas Gunadi.
Pasalnya, lanjut Gunadi, penggunaan alat E-Voting pemilihan kepala desa di Magetan masih bisa dilanjutkan kembali atau ditunda mengingat regulasi payung hukumnya yang masih menjadi perdebatan.
“Selain itu, penggunaan peralatannya di masyarakat masih hal yang baru dan masih banyak yang belum memahami,” pungkasnya (rud/mk)
