PROGRAM bantuan sosial dan penetapan desil seolah menjadi panggung teknokrasi yang dingin: kaya angka, tetapi miskin realita. Masalah mendasar dari kekacauan data penerima manfaat bukan sekadar persoalan sistem digital yang eror, melainkan matinya partisipasi warga dan pengabaian peran pemerintahan tingkat akar rumput.

Ketika penetapan desil hanya dihitung oleh algoritma pusat tanpa melibatkan pengamatan langsung pengurus RT/RW, program pemerintah berubah menjadi lotere yang acak. RT, pihak yang paling paham perut mana yang benar-benar lapar, justru dikerdilkan menjadi penonton pasif yang hanya menerima getah kemarahan warga saat bantuan salah sasaran.

Ketiadaan transparansi indikator desil dan minimnya sosialisasi makin memperkeruh keadaan. Informasi yang kabur memicu kecurigaan antarwarga, menciptakan prasangka sosial, dan merusak tatanan kebersamaan di tingkat bawah. Warga ditinggalkan dalam kegelapan tanpa tahu ke mana harus mengadu atau bagaimana sistem menilai tingkat kelayakan hidup mereka.

Kebijakan publik yang sehat tidak boleh meminggirkan masyarakat dari proses verifikasi kehidupannya Kebijakan publik yang sehat tidak boleh meminggirkan masyarakat dari proses verifikasi kehidupannya sendiri. Mengabaikan RT dan menutup keran informasi publik bukan sekadar kelalaian birokrasi, melainkan wujud keengganan pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial yang nyata. Selama pendekatan top-down ini dipertahankan, bantuan sosial hanya akan menjadi instrumen penyeragaman yang tumpul dan berjarak dari kebutuhan warga. *

*Ditulis oleh: Rudi Setiawan, Koordinator Forum Rumah Kita