Magetan – Aktivis dari sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Lintas Sektoral (Kalis) turun ke jalan. Mereka menilai persoalan di Perumdam Lawu Tirta Magetan perlu didalami, meskipun rencana kenaikan gaji direksi, dewas, dan karyawan telah ditolak Bupati Suprawoto selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Dalam aksinya, Kalis mendatangi Gedung DPRD Magetan, Kantor Pemkab dan Pendopo, serta Kantor Perumdam Lawu Tirta, Senin (26/12/22022).

Mereka, berorasi menyuarakan tuntutan melalui pengeras suara, meneriakkan yel-yel, serta membentangkan spanduk.

“Kami hargai Bupati yang telah menolak usulan kenaikan gaji, meskipun agak lambat. Berikutnya, kami menuntut berhentikan direksi dan dewas yang tidak transparan dalam pengelolaan PDAM Magetan. Kami menduga banyak asset PDAM yang bocor,” kata Juru Bicara Aksi, Sifaul Anam,

Di Gedung DPRD, Kalis meminta DPRD membentuk pansus untuk mengusut persoalan di PDAM Magetan.

“Yang pertama, saya mengapresiasi Bupati Magetan yang langsung merespon dengan menolak usulan kenaikan gaji di PDAM. Yang kedua, apa yang disampaikan teman-teman aktivis ini bisa jadi pintu masuk kami untuk menggali lebih jauh informasi tentang pengelolaan PDAM,” kata Ketua DPRD Magetan, Sujatno.

Bupati Magetan Suprawoto juga menemui aksi Kalis di depan pintu Pendopo. Bupati menghargai tuntutan yang disampaikan para aktivis.

“Saya menganggap Njenengan semua sebagai pengontrol saya. Saya tidak pernah menolak Panjenengan semuanya. Saya tidak antikritik, supaya saya bisa berjalan lurus. Masukan Njenengan saya bahas untuk membenahi Magetan dari segala aspek,” kata Pak Bupati. (rud/mk)