Magetan – Masukan dan saran yang disampaikan sejumlah lembaga dan masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pelayanan dan SOP bagi Dinas Sosial Magetan.
Forum Konsultasi Publik itu diselenggarakan di Gedung Karang Taruna, Kamis (5/6/2025) yang dihadiri perwakilan OPD, RSDS, Pekerja Sosial, LSM, Media, PKH, TKSK, Pendamping Masyarakat, Disabilitas, dan Karang Taruna.
FKP menghadirkan narasumber dari Unesa Kampus 5 Magetan, Rahmat Effendi.
“Kami menyadari betul, menangani masalah sosial tak bisa sendirian. Kami mendapatkan banyak masukan untuk meningkatkan standar pelayanan Dinsos,” kata Kepala Dinas Sosial Magetan, Parminto Budi Utomo.
Sejumlah persoalan yang masih terjadi sebelum ini, kata Parminto seperti hak penerima layanan sosial yang tak terurus justru karena ada keluarga. Serta, penghapusan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) sebanyak 6 ribu data di Magetan.
Persoalan data ini juga disinggung Ketua Karang Taruna Magetan, Joko Siswanto. Menurutnya, sebagian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih tak tepat.
“Ada yang masuk DTKS tapi punya mobil double cabin, ada juga yang sangat layak tapi tak kunjung masuk DTKS. Kebetulan tim kami melakukan survei terkait penerima beasiswa,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, parminto mengatakan DTKS ini kuncinya ada pada Musyawarah Desa.
Masalah lain juga Ketua Widatama Sri Gunarsih yang mewakili kelompok penyandang disabilitas. Dia mengungkapkan layanan di desa dan bidang kesehatan masih belum prioritas kelompok disabilitas.
Kadinsos mengatakan, perda disabilitas yang telah sampai di Biro Hukum bisa menjadi jawaban kesulitan yang dialami kelompok penyandang disabilitas.
Dalam FKP itu, Parminto berharap masalah sosial ini menjadi bahasan dan tersosialisasikan hingga Tingkat RT. Dan, ribuan ASN memiliki peran serta di lingkungan terdekatnya.
Parminto juga mengungkapkan ke depan dinsos akan menangani program pemerintah pusat Sekolah Rakyat.
“Kami terus mengakses agar Magetan bisa masuk di gelombang kedua. Kita akan fokus pada penyiapan lahan dan kelengkapan lainnya,” ungkapnya.
Parminto memastikan hasl dari FKP sebagai tindak lanjut survei kepuasan Masyarakat ini akan menjadi evaluasi dan rangkuman dalam standar pelayanan ke depan.
Dosen Unesa Rahmat Effendi, menyarankan hasil evaluasi dari FKP ini segera diselaraskan dengan program baru dari Bupati Magetan. (far/mk)