Magetan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melalui Bappeda Litbang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Acara yang berlangsung di Pendapa Surya Graha pada Selasa (25/3/2025) ini dihadiri oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur, DPRD Magetan, perwakilan OPD, mitra OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Magetan, Suratno, dalam forum tersebut menyoroti sejumlah isu strategis yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Magetan. Salah satunya, angka kemiskinan yang meskipun mengalami penurunan, masih bertahan di angka 9 persen.
“Angka pengangguran kita masih 4,32 persen. Ini menjadi PR bersama,” tegasnya.
Ia juga menyinggung masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) yang jumlahnya mencapai 3.300 unit. Selain itu, sektor pendidikan juga tak luput dari perhatiannya.
“Regrouping sekolah dasar perlu dilakukan agar efisiensi dan penguatan SDM bisa lebih optimal,” tambahnya.
Di sektor ekonomi, Suratno menekankan pentingnya perhatian lebih terhadap UMKM, khususnya yang bergerak di bidang pertanian dan perdagangan.
“UMKM kita adalah penghasil produk politikultura di wilayah Mataraman. Tapi perhatian terhadap mereka masih minim,” ujarnya.
Selain itu, kondisi pasar hewan dan pasar tradisional juga disoroti.
“Pasar Hewan yang kemarin kita bahas, ini harus ada solusi. Sudah belasan tahun, tapi masih stagnan,” katanya.
Tak hanya itu, Suratno juga menyinggung soal efisiensi anggaran.
“Kami di DPRD hampir Rp18 miliar untuk perdin, makan minum, dan honor. Ini besar. Tapi kita harus menyesuaikan dengan situasi,” ungkapnya.
Ia berharap anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan ketahanan pangan.
Sebagai bentuk komitmen dalam perencanaan pembangunan, acara ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan antara Pemkab dan DPRD Magetan. Musrenbang RKPD 2026 ini diharapkan menjadi landasan perencanaan yang matang demi kemajuan Magetan ke depan. (rud/mk)