Magetan – Selain mempertanyakan soal SILPA Rp363 miliar, fraksi-fraksi di DPRD Magetan memberikan catatan khusus atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2021. Hal tersebut diutarakan dalam pandangan umum fraksi saat rapat paripurna dewan, Selasa (21/6/2022).
Fraksi Partai Demokrat menyoroti wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang saat ini melanda Magetan. Fraksi tersebut mempertanyakan langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan PMK. Harapan Demokrat agar Dinas Peternakan dan Perikanan gerak cepat terkait wabah PMK tersebut.
Fraksi Partai Demokrat juga prihatin masih adanya banjir di beberapa titik di kawasan Kota Magetan. Salah satunya di Jl Mayjen Sukowati. “Sampai hari ini kami perhatikan minimnya keseriusan Pemkab Magetan untuk menangani permasalahan banjir di wilayah kota,” tulis Ketua Fraksi Partai Demokrat, Kusdi.
Sedangkan Fraksi Amanat Persatuan antusias menyoroti tentang SILPA Rp363 miliar. Terutama, pada belanja di bidang pendidikan yang dinilai menyumbang SILPA cukup besar.
“Juga belanja bidang kesehatan, yang salah satunya penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM di mana itu merupakan kewenangan daerah. Ini menyisakan SILPA yang juga cukup besar,” tulis Ketua Fraksi Amanat Persatuan, Dwi Ariyanto dalam pandangan fraksinya.
Kemudian, Fraksi Partai Nasdem berharap ada penataan manajemen keuangan dan kas daerah. Tujuannya agar serapan APBD lebih maksimal. “Masih ada janji politik dalam RPJMD atau program unggulan yang belum terealisasi,” kata Fraksi Partai Nasdem, Gaguk Arif Sujatmiko di pandangan fraksinya.
Nasdem juga mempertanyakan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) seperti pandangan umum Fraksi Demokrat.
“Nasdem mendorong agar Pemkab Magetan, terutama OPD terkait wabah PMJ segera melakukan penanganan serius. Sehingga tidak muncul kesan pembiaran atau ketidakpedulian,” begitu pandangan Fraksi Partai Nasdem. (PAR/mif/mk)