Magetan – Polemik kritik mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memantik beragam respons.
Bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Magetan, Phutut Pujiono, perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan kritik tidak boleh mengorbankan etika dan adab yang menjadi identitas bangsa Indonesia.
Menurut Phutut, pemerintah tidak pernah menutup telinga terhadap kritik. Justru, kritik dibutuhkan sebagai instrumen kontrol agar roda pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Pemerintah tidak anti kritik. Kritik itu perlu, bahkan menjadi vitamin dalam demokrasi. Dengan kritik, pemerintah bisa melakukan evaluasi dan perbaikan,” ujar Phutut, Senin, 15/6/2026.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan berarti membebaskan setiap orang menyampaikan apa pun tanpa batas etika. Kritik terhadap kebijakan harus dibedakan dengan penghinaan terhadap pribadi maupun institusi yang melekat pada jabatan Presiden.
“Kalau ada kebijakan yang dianggap kurang tepat, silakan dikritisi. Sampaikan argumentasi, berikan masukan, tawarkan solusi. Itu hak warga negara,” katanya.
“Tetapi ketika kritik disampaikan dengan kata-kata kasar, merendahkan martabat, atau melecehkan jabatan Presiden, itu bukan lagi kritik yang mendidik. Kita ini bangsa Timur yang menjunjung tinggi tata krama dan rasa hormat,” imbuhnya.
Bagi Phutut, Presiden bukan sekadar individu yang sedang memegang kekuasaan. Di balik jabatan tersebut, terdapat simbol negara yang harus dihormati oleh seluruh elemen bangsa, termasuk mereka yang berbeda pandangan politik.
“Presiden adalah kepala negara sekaligus simbol negara. Karena itu, silakan berbeda pendapat, silakan mengawasi pemerintah, tetapi jangan sampai kebebasan itu berubah menjadi kebebasan untuk menghina. Ketika Presiden sebagai simbol negara diserang dengan cara-cara yang tidak santun, maka yang tercoreng bukan hanya pribadi Presiden, tetapi juga wibawa institusi negara yang dipimpinnya,” tegasnya.
Menurutnya, demokrasi Indonesia dibangun bukan hanya atas dasar kebebasan, melainkan juga keadaban. Kritik yang tajam tetap dapat disampaikan tanpa kehilangan penghormatan terhadap nilai-nilai ketimuran yang selama ini menjadi karakter bangsa.
“Demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras berteriak. Demokrasi adalah keberanian menyampaikan kebenaran dengan cara yang bermartabat,” ujarnya.
Di tengah riuh perdebatan politik, Phutut mengajak masyarakat untuk melihat secara utuh berbagai program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya memiliki dampak jauh lebih besar dibanding sekadar penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah.
“Program MBG ini program yang bagus. Jangan hanya dilihat dari makan gratisnya saja. Yang harus dipahami, kebutuhan bahan bakunya diambil dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Artinya, ada perputaran ekonomi yang nyata di bawah,” tuturnya.
Kebutuhan beras, sayuran, telur, daging, susu, hingga berbagai komoditas pangan lainnya dapat dipasok langsung dari daerah. Dengan begitu, petani memperoleh kepastian pasar dan hasil produksi mereka terserap secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, Phutut menilai program tersebut juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor. Mulai dari tenaga pengolahan makanan, distribusi logistik, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang terlibat dalam penyediaan bahan baku.
“Efek berantainya besar. Ada petani yang terbantu karena hasil panennya terserap, ada peternak yang mendapat pasar, UMKM ikut bergerak, hingga terbukanya kesempatan kerja baru di tingkat lokal. Jadi manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima program, tetapi juga masyarakat luas,” katanya.
Ia menilai, program-program Presiden Prabowo pada dasarnya dirancang agar mampu menggerakkan ekonomi dari bawah. Ketika desa hidup, pertanian tumbuh, dan usaha kecil bergerak, maka kesempatan kerja juga akan semakin terbuka.
Di sektor pertanian, Phutut juga menyoroti langkah pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk bagi petani.
“Kalau dulu petani sering mengeluhkan pupuk langka, sekarang pemerintah berupaya memastikan stok pupuk tidak kurang. Ini bentuk perhatian pemerintah agar petani bisa fokus meningkatkan produksi,” ujarnya.
Baginya, cita-cita besar mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan tidak mungkin tercapai tanpa petani yang sejahtera. Karena itu, kebijakan yang memberikan ruang tumbuh bagi petani sekaligus membuka lapangan kerja perlu mendapat dukungan bersama.
Pada akhirnya, di tengah derasnya arus kritik dan perbedaan pandangan politik, Phutut berharap masyarakat tetap menjaga keseimbangan antara keberanian bersuara dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Sebab demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang dipenuhi caci maki, melainkan demokrasi yang menghadirkan kritik sebagai jalan perbaikan, disampaikan dengan santun, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
“Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan adab. Kita boleh mengkritik pemerintah, tetapi jangan melupakan bahwa persatuan, penghormatan terhadap institusi negara, dan semangat membangun kesejahteraan rakyat juga harus dijaga bersama,” pungkasnya. (rud/mk)