Magetan – Di tengah silang pendapat antara eksekutif dan salah satu anggota DPRD dalam menentukan prioritas kegiatan pada Perubahan APBD 2026, salah satu tokoh msyarakat yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Magetan, Sofandi menyampaikan pandangannya.
Menurut Sofandi, saat ini masyarakat hidup dalam situasi yang sulit, kebutuhan meningkat sementara daya beli stag. Dia mengatakan pemerintahan harus memikirkan kondisi masyarakat sekarang.
“Pemerintahan itu termasuk di dalamnya DPRD. Anggota DPRD tidak bisa hanya mengkritik eksekutif. Tapi, juga mengevaluasi diri dan instrospkesi,” katanya, Kamis (27/8/2026).
Sofandi mencontohkan DPRD harus memperhitungkan betul, soal pokir agar tak terjadi kasus seperti kemarin. Soal kunjungan kerja, mana yang harus dikunjungi atau cukup lewat teknologi informasi. Katanya, harus dikaji untuk efisiensi yang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Kalau dikatakan anggaran kunker misalnya 16 sampai 20 Miliar per tahun, apabila bisa dihemat kan bisa bersama program eksekutif untuk prioritas di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur. Cara menghemat atau efisiensinya dengan memilah kunker yang bermanfaat langsung bagi rakyat,” jelasnya.
Menurut Sofandi, DPRD dipilih rakyat sehingga sudah sepatutnya mementingkan kepentingan masyarakat, ketimbang kebutuhannya sendiri.
“Saya juga berpesan, anggota DPRD itu turun ke bawah, serap betul aspirasi masyarakat. Jangan normatif dan seremonial. Apakah mereka tahu suara petani dan peternak di sini contohnya, itu pasar hewan di Plaosan sudah tidak layak. Ini petani sayur butuh pendampingan agar bisa bertemu market yang besar,” tegasnya.
Sofandi menyarankan eksekutif dan legislative dudukbareng menrencanakan konsep lebih matang. Termasuk, konsep pembangunan hingga 3 atau 5 tahun ke depan. (far/mk)
