Magetan – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Magetan diwarnai polemik. Dugaan bocornya data saksi sebelum pelaksanaan PSU menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Insiden ini menjadi sorotan karena menyangkut keamanan informasi yang seharusnya dijaga ketat oleh penyelenggara pemilu.
Pengamat politik dari Politica Institute, Mohammad Darry, menilai kebocoran ini sebagai bentuk pelanggaran serius yang berpotensi merusak kredibilitas pemilu.
“Ini adalah pelanggaran serius yang bisa merusak integritas pemilu,” ujar Darry saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, setiap penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan keamanan data, terutama yang berkaitan dengan saksi. Kebocoran informasi semacam ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, yang dapat ditindak oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Jika ada dugaan kebocoran data, ini bisa dilaporkan ke DKPP, yang memiliki wewenang untuk memeriksa kode etik para penyelenggara pemilu,” jelas Darry.
Ia juga mengingatkan bahwa siapa pun yang terbukti sengaja membocorkan data rahasia dapat menghadapi konsekuensi serius. Bagi anggota Bawaslu yang terlibat, sanksinya bisa berupa pencopotan jabatan.
“Sanksi yang bisa dijatuhkan, antara lain adalah pencopotan jabatan bagi komisioner Bawaslu yang terbukti melanggar,” tegasnya.
Darry menekankan pentingnya standar pengelolaan data yang ketat di semua lembaga yang mengelola informasi sensitif, termasuk Bawaslu, KPK, BPK, hingga kepolisian.
“Kerahasiaan data saksi adalah hal yang sangat penting. Kalau data ini bocor, bisa merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dan proses hukum di negara ini,” ujarnya.
Ia pun meminta agar kasus ini segera diselidiki secara transparan agar menjadi peringatan bagi semua pihak terkait.
“Hal ini adalah bagian dari komitmen negara untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan. Jika lembaga-lembaga tersebut gagal dalam menjaga kerahasiaan data, mereka akan kehilangan kredibilitas,” pungkasnya. (rud/mk)